Sensus Ekonomi 2026 Bergulir di Lombok Timur, BPS Libatkan 1.336 Petugas Lapangan
Klik86.com - Lombok Timur – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mulai berjalan di Kabupaten Lombok Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur mengawali kegiatan tersebut dengan melakukan pendataan kepada Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, pada Rabu (17/6/2026).
Pendataan perdana itu dilakukan oleh petugas lapangan BPS dan turut didampingi Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endang Widyanti. Langkah tersebut menjadi penanda dimulainya proses pencatatan data ekonomi masyarakat secara menyeluruh di wilayah Lombok Timur.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk membantu kelancaran pendataan dengan menerima petugas serta memberikan informasi sesuai keadaan sebenarnya.
Bupati yang akrab disapa Iron itu menekankan bahwa data yang dikumpulkan melalui sensus akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan. Karena itu, kejujuran masyarakat saat memberikan keterangan sangat dibutuhkan.
“Berikan data yang benar, sesuai kondisi yang ada. Jangan ada yang disembunyikan dan jangan pula dibuat-buat. Data ini akan menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan. Kalau datanya tidak benar, maka program yang disusun juga bisa tidak tepat,” ujarnya.
Menurut Iron, sensus kali ini memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup berbagai sektor. Pendataan tidak hanya menyasar kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga sektor pertanian, pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar.
Sementara itu, Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endang Widyanti, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Lombok Timur yang telah bersedia menjadi contoh dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menjelaskan, BPS Lombok Timur telah menyiapkan 1.336 petugas sensus yang sebelumnya mengikuti pelatihan. Para petugas tersebut akan turun ke lapangan untuk mendata keluarga serta seluruh jenis usaha, baik yang bergerak di sektor pertanian maupun non-pertanian.
Sri Endang juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kegiatan pendataan tersebut. Ia memastikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pajak dan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya.
“Sensus ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Data yang diberikan masyarakat aman, dijaga kerahasiaannya, dan tidak akan disebarluaskan,” jelasnya.
Untuk menghindari pendataan ganda, BPS akan menempelkan stiker pada bangunan yang telah selesai didata. Stiker tersebut menjadi tanda bahwa petugas sudah mencatat jumlah keluarga maupun usaha yang berada dalam bangunan tersebut.
BPS Lombok Timur berharap masyarakat dapat mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang diperoleh nantinya akan diolah sebagai bahan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.(red)
