Pemda Lombok Timur Siapkan Strategi Peningkatan Pendapatan dari Pajak Kendaraan
Klik86.com - Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai menyusun langkah konkret untuk memperkuat pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dibahas dalam forum koordinasi antarinstansi yang digelar di Selong, Kamis (18/12/2025), dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya.
Forum ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah dalam menyongsong kebijakan keuangan tahun 2026, khususnya terkait optimalisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menilai bahwa perubahan arah kebijakan fiskal nasional menuntut daerah untuk lebih adaptif dan inovatif dalam mengelola sumber pendapatan sendiri. Ketahanan keuangan daerah, menurutnya, sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah memaksimalkan potensi pajak dan retribusi yang ada.
Ia mengungkapkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Lombok Timur pada tahun berjalan masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kolaborasi serta memperbaiki pola kerja agar potensi penerimaan tidak terlewatkan.
“Optimalisasi pendapatan tidak bisa dilakukan secara individual. Diperlukan kerja bersama, data yang akurat, serta komitmen lintas sektor agar target yang ditetapkan dapat tercapai,” ujarnya.
Selain menyoroti pentingnya sinergi, Wakil Bupati juga menekankan peran perencanaan yang terukur dan berbasis data sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah. Ia berharap seluruh pihak dapat menyamakan langkah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, menjelaskan bahwa penerapan opsen PKB dan BBNKB yang mulai diberlakukan sejak awal 2025 telah menunjukkan hasil positif. Ia menyebutkan bahwa kontribusi sektor tersebut menjadi salah satu yang paling signifikan dalam struktur PAD daerah.
Menurutnya, koordinasi dengan UPT Samsat serta optimalisasi sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi faktor penting dalam pencapaian target penerimaan. Ia menegaskan bahwa upaya penguatan akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas dan peningkatan pendapatan pada tahun-tahun mendatang.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh unsur Bapenda Provinsi NTB, UPT Samsat Lombok Timur, Jasa Raharja, serta perwakilan kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah daerah berharap forum ini mampu melahirkan strategi bersama dalam mendukung kemandirian fiskal Lombok Timur ke depan.(red)
